faktanews, JAKARTA – Duta Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membangun tanggul laut sepanjang 700 km dari Banten hingga Jawa Timur.
.
Program tersebut, kata Hashim, bertujuan untuk melindungi sawah-sawah yang terletak di sisi pantai utara Pulau Jawa. Ia menyoroti perasaan khawatir masyarakat tentang peristiwa pagar laut, di mana para nelayan merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut.
“Ia semua disebabkan oleh perubahan iklim,” ucapnya.
Hashim menjelaskan bahwa rencana pembangunan gosongan pantai raksasa tersebut telah dimulai sejak tahun 1994, karena pemerintah memprediksi akan timbulnya ancaman pada permukaan laut. Namun, proyek ini belum pernah diimplementasikan hingga saat ini.
Hashim memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, yaitu 10-20 tahun.
Menurutnya, tidak ada gunanya membangun ladang makanan di Kalimantan atau Papua jika jutaan hektar sawah terendam air laut yang naik. Karena itu, Hashim mengajak publik untuk mendukung pembangunan tanggul raksasa tersebut.
“Itu tidak pernah terlambat bagi kita untuk berikrar melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Lahan tersebut berada di pantai utara Pulau Jawa,” kata Hashim.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mempelajari rencana pembangunan benteng laut raksasa (giant sea wall) yang meliputi Jakarta hingga Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tentang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Penyelesaian Pembangunan Strategis Nasional (PSN) tahun 2024–2025.
Airlangga menjelaskan nantinya pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta-Cirebon tersebut akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang telah dibangun.
Presiden memberi arahan untuk mempersiapkan tanggul laut raksasa Jakarta-Cirebon dengan memanfaatkan pembiayaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ada.
Tanggul laut raksasa ini, katanya Airlangga, dimasukkan dalam Prioritas Pembangunan Nasional (PPN) 2025 sebagai upaya untuk mengamankan ketahanan energi dan pangan.
